 |
| Sumber Gambar : papua.bisnis.com |
Meskipun perihal pemekaran atau penggabungan wilayah di Indonesia telah dihentikan pada tahun 2014 lalu atau moratorium. Namun situasi konflik yang terjadi di wilayah Papua seperti kerusahan Wamena pada bulan September 2019 lalu atau sikap rasialis yang dialami warga Papua di Surabaya hingga memicu kerusuhan di beberapa daerah di Provinsi Papua memunculkan wacana terkait kemungkinan pencabutan moratorium tersebut.
Selain menjadi salah satu provinsi terbesar di Indonesia, potensi yang dimiliki oleh tanah Papua dianggap belum terkelola sepenuhnya dengan baik. Hal ini berpotensi menciptakan friksi di masyarakat yang sewaktu-waktu bisa saja meledak menjadi aksi yang merugikan. Contohnya sudah kita saksikan kala kerusuhan demi kerusuhan terjadi beberapa waktu lalu itu.
Terkait dengan pemekaran wilayah sendiri sebenarnya memiliki tujuan yang baik, diantaranya untuk mempermudah birokrasi, meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan efektivitas pembangunan, serta mempersempit rentang kendali sehingga mempermudah penciptaan suasana yang kondusif di masyarakat.
Tujuan-tujuan itulah yang sekiranya menjadi alasan terkait kemungkinan hadirnya Provinsi Papua Selatan serta mungkin provinsi baru lain yang diberi nama Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Hanya saja berdasarkan dari pernyataan Mendagri saat ini yang paling mendekati "kenyataan" masih Provinsi Papua Selatan.
Sebelum kita benar-benar menyaksikan lahirnya provinsi ke-35 di bumi Nusantara ini, alangkah baiknya apabila kita sedikit mengenal terkait wilayah mana saja yang nantinya akan masuk menjadi bagian dari Provinsi Papua Selatan tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 thun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, salah satu syarat untuk membentuk provinsi baru adalah minimal memiliki lima kabupaten atau kota.
Untuk (calon) Provinsi Papua Selatan sendiri sampai saat ini baru memiliki cakupan empat kabupaten saja. Ini artinya harus ada setidaknya satu kabupaten atau kota lagi untuk memastikan kelahiran provinsi baru tersebut. Kabupatan Merauke menjadi opsi wilayah yang dikenai pemekaran menjadi Kota Merauke guna melengkapi syarat minimal tersebut. Berikut adalah empat kabupaten tersebut yang akan berada dalam naungan provinsi ke-35 ini.
Kabupaten Mappi:
Merupakan wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke pada tahun 2002. Berpenduduk sekitar 76.295 jiwa, yang terdiri dari 12 suku asli dan 4 suku besar (Suku Awyu, Suku Yaghai, Suku Wiyagar, Suku Kuruway Citak).
Akses wilayah baru bisa diakomodir oleh transportasi laut dan udara, sedangkan jalur darat masih belum dibuka jalan aksesnya. Saat ini Kabupaten Mappi dipimpin oleh Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu dan Wakil Bupati Jaya Ibnu Su'ud untuk masa kepemimpinan 2017 -- 2022.
Kabupaten Boven Digoel:
Kabupaten Boven Digoel terkenal sebagai tempat buangan tokoh pribumi yang menentang pemintahan Hindia Belanda pada zaman penjajahan seperti Sayuti Melik, Bung Hatta, Sutan Syahrir, dan lain-lain. Berpenduduk 78.256 jiwa (tahun 2014) dengan kondisi daerah yang berbukit-bukit. Kabupaten ini sekarang dipimpin oleh Bupati Benediktus Tambonop S.STP dan Wakil Bupati H.Chaerul Anwar ST untuk periode2016 -- 2021.
Kabupaten Asmat:
Memiliki suku paling populer di Papua, Suku Asmat, yang merupakan suku terbesar di Papua. Suku ini sangat terkenal dengan adat istiadat mereka yang khas dan unik. Merupakan pemekaran dari Kabupaten Merauke, dan mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai situs warisan dunia.
Kabupaten ini terkenal dengan karya seni ukirnya yang unik. Kabupaten Asmat untuk saat ini dipimpin oleh Elisa Kambu, S.Sos Bupati dan Wakil Bupati Thomas E. Safanpo ST untuk periode 2016 -- 2021.
Kabupaten Merauke:
Kabupaten Merauke berada diujung timur Indonesia. Sempat mengalami pemekaran wilayah pada tahun 2002 menjadi Kabupaten Merauke (Kabupaten Induk), Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat.
Saat ini pun Kabupaten Merauke sedang menuju tahap pemekaran wilayah menjadi Kota Merauke guna melengkapi syarat kelengkapan berdirinya Provinsi Papua Selatan.
Kabupaten ini berpenduduk 278.200 jiwa (tahun 2017) dan memiliki 20 distrik. Dikepalai oleh Bupati Frederikus Gebze, SE, MS.i dan Wakil Bupati Sularso SE untuk periode kepemimpinan 2016 -- 2021.
Meskipun belum secara resmi terbentuk, akan tetapi Provinsi Papua Selatan ini hampir pasti terbentuk. Asalakan memang didasari niatan tulus untuk membangun Bangsa Indonesia yang produktif dan kondusif, maka kelahiran provinsi baru ini patut untuk kita sambut dengan gembira. Mari kita sambut "saudara" baru provinsi ke-35 Indonesia, Provinsi Papua Selatan. Semoga lahirnya provinsi baru ini kelak benar-benar mampu menciptakan pembangunan yang optimal di Papua serta meminimalisir potensi konflik yang seringkali terjadi disana.
Salam hangat
Agil S Habib
(Sumber : kompasiana.com - penulis - Agil S Habib)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar