400 Juta Untuk Baju Dinas Bupati Bekasi

Minggu, 05 Desember 2010 | 19:41 WIB

KlikM, Bekasi - Selain mendapatkan fasilitas mewah, ternyata Bupati Bekasi juga mendapat jatah APBD yang lumayan besar. Anggaran untuk operasional mencapai Rp811 miliar, itu belum termasuk anggaran tidak langsung yang nilainya fantantis dan beberapa diantaranya terkesan tidak realistis atau berlebihan.

Misalnya, untuk baju dinas mendapat alokasi Rp400 juta. Anggaran untuk operasional kerumahtanggan sebesar Rp1,79 miliar, fasilitas penerimaan tamu Rp200 juta, biaya pengamanan dan pengawalan Rp470 juta, pemeliharaan rutin rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekda mencapai Rp1,649 miliar.

Pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati dan beberapa pejabat lainnya sebesar Rp10 miliar. Belum termasuk biaya makan minum rapat dan komunikasi yang semuanya ditanggung oleh APBD. Sedangkan pos lain yang menyedot anggaran besar adalah Sekretaris Daerah, yang mencapai Rp436 miliar.

Alokasi yang lumayan besar tersebut tentu saja tidak sebanding dengan komposisi anggaran untuk belanja publik, yang nota benenya adalah untuk kepentingan rakyat Kabupaten Bekasi yang hanya mendapat 48 persen dari APBD Kabupaten Bekasi 2011.

Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi, Budhiyanto mengakui bahwa anggaran untuk kepentingan publik hanya 48 persen belum ideal. Menurutnya, pos belanja tidak langsung menyedot anggaran yang cukup besar, sehingga mengurangi jatah untuk belanja langsung. Menurut Budhiyanto, hal ini disebabkan karena birokrasi di Pemda Kabupaten Bekasi sangat gemuk dan merupakan pengeluaran rutin yang tetap setiap tahun.

Menurut Budhiyanto, pos yang paling besar adalah untuk gaji pegawai dan belanja rutin kebutuhan kantor. Dia mencontohkan misalnya tunjangan guru di Kabupaten Bekasi di luar gaji sebesar Rp800 ribu perorang setiap bulan, padahal di daerah lain cuma Rp200 - 300 ribu. Biaya pembelian peralatan dan kebutuhan kantor juga menyedot anggaran yang lumayan besar, meskipun kecil namun jika ditotal nilainya signifikan. Belum lagi banyaknya mata anggaran yang sebenarnya tidak tepat sasaran.

"Kita akui jika komposisi APBD 2011 memang belum maksimal, idealnya belanja langsung harus lebih besar ketimbang belanja tidak langsung," ujar politisi asal PKS tersebut.

Hal ini menurut Budhiyanto disebabkan karena minimnya kualitas Sumber Daya Manusia di DPRD yang tidak bisa secara teliti mencermati dan mengkritisi mata anggaran untuk biaya tidak langsung. Pasalnya, kebanyakan anggota dewan pada saat pembahasan APBD lebih fokus mengawal belanja langsung, yang biasanya merupakan aspirasi dari konsituennya.

"Kita di DPRD fokus pada alokasi belanja publik yang merupakan aspirasi masyarakat. Sehingga kita tidak terlalu teliti mencermati belanja tidak langsung," kelitnya.

Namun dia berjanji akan melakukan evaluasi terkait dengan anggaran eksekutif, termasuk adalah melakukan efesiensi dan pemangkasan anggaran yang tidak penting. Dia mengatakan, bahwa kebutuhan belanja daerah Kabupaten Bekasi sangat besar mengingat jumlah pegawai yang sangat banyak, dan luasnya wilayah. Salah satu cara untuk menyeimbangkan anggaran langsung dan tidak langsung adalah dengan mengenjot Pendapatan Daerah, baik yang berasal dari PAD maupun dari bantuan provinsi dan bantuan dari Pemerintah Pusat.

"Nanti pada saat pembahasan ABT semua akan dialokasikan untuk belanja langsung, sehingga jika ditotal keseluruhan dalam satu tahun akan lebih besar dari belanja tidak langsung," pungkasnya. (DBA)

Sumber:
http://klikm.net/read/3506/anggaran-gemuk-bupati--dewan-akui-kurang-teliti-

Visi Misi Bupati Bekasi

Visi Bupati Bekasi

Proses perencanaan dan implementasi arah kebijakan dan strategi program harus sejalan dengan visi Bupati Bekasi yaitu:

”Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, Agribisnis dan Industri berkelanjutan serta ramah lingkungan” dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat. Visi Bupati tersebut sudah sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Bekasi yang memperhatikan masukan/aspirasi semua elemen masyarakat.

Terdapat lima kata kunci dalam visi kabupaten Bekasi di atas, yakni :

1. Masyarakat sejahtera

2. Pembangunan SDM

3. Pengembangan agribisnis

4. Industri berkelanjutan

5. Ramah lingkungan

Visi tersebut merupakan harapan, cita-cita, tujuan dan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan, yakni terwujudnya masyarakat kabupaten Bekasi yang cerdas (spiritual, emosional, intelektual), sehat dan berdaya secara ekonomi berlandaskan nilai-nilai relijius (spiritual) dan budaya yang positif di tengah lingkungan masyarakat yang demokratis dan dalam wilayah yang tertib, rapi, dan bersih.

Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas adalah SDM yang memiliki keunggulan di bidang-bidang yang dibutuhkan untuk membangun kabupaten Bekasi, mempunyai etos kerja tinggi dan moralitas yang berlandaskan nilai-nilai spiritual. SDM masyarakat diarahkan agar memiliki kemampuan mengelola terutama agribisnis dan industri di berbagai sektornya. Sedangkan SDM birokrasi diarahkan pada kemampuan mengelola pemerintahan secara profesional.

Selanjutnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas meliputi juga SDM yang agamis, yaitu SDM yang memiliki landasan pemahaman nilai-nilai agama yang kuat, serta dapat mengimplementasikan dalam aktivitas kehidupannya, baik di lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan tempat kerjanya. Agamis dimaksudkan sebagai upaya pembentukan karakter dan jatidiri pemerintah dan masyarakat kabupaten Bekasi yang baik, jujur, dan taat beragama, sebagai prinsip reformasi dan perubahan paradigma pembangunan.

Pembangunan agribisnis menjadi salah satu sektor unggulan karena sektor ini telah menjadi kegiatan ekonomi rakyat, selain memang potensi kabupaten Bekasi di bidang pertanian cukup besar. Pembangunan dan pengembangan agribisnis akan diarahkan untuk menciptakan berbagai keunggulan dalam berbagai aspek produksi, pengolahan dan pemasaran, sehingga akhirnya kabupaten Bekasi memiliki keunggulan kompetitif.

Industri berkelanjutan dan ramah lingkungan adalah industri yang selalu mengintegrasikan berbagai kebijakan lokal, nasional, maupun internasional dan juga memperhatikan aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan berbagai aspek pendukung yang lainnya, dibingkai oleh Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi sebagai acuannya.

Good Governance yang dimaksud adalah penyelenggaraan (tata kelola) sistem pemerintahan yang baik, berlandaskan pada peraturan yang berlaku dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, Good Governance adalah normalisasi penyelenggaraan sistem pemerintahan sehingga seluruh aparat pemerintah daerah menunaikan tugas dan tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, dan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Good Governance dilakukan terhadap setiap aspek kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan, proses, hingga kegiatan evaluasi.

Misi

Untuk mewujudkan Visi Bupati Bekasi lima tahun ke depan, maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dalam aspek pengetahuan dan teknologi (Iptek), dan Iman dan Takwa (Imtak).

Secara umum, keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) ditentukan oleh kualitas pendidikan, kesehatan, dan spiritualitas. Keunggulan pendidikan tercermin dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai, sedangkan keunggulan spiritual tercermin dari keimanan dan ketaqwaan, termasuk emosional. Meningkatkan kualitas SDM, berarti juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan, pembinaan pemuda dan olah raga, serta meningkatkan kesejahteraan perempuan dan keluarga.

2. Mewujudkan institusi pemeritahan daerah yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel.

Pengertian institusi pemerintahan daerah yang profesional mengarah pada bagaimana menerapkan the right man on the right place. Hal ini didukung oleh sistim organisasi yang efektif dengan sasaran yang terukur. Institusi pemerintahan yang berwibawa mengarah pada bagaimana hukum dan perundang-undangan dijadikan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Amanah berarti penyelenggaraan pemerintahan dengan penuh tanggung jawab. Transparan berarti penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan terbuka. Sedangkan akuntabel terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai hukum yang berlaku.

3. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, produktif, dan partisipatif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang memahami diri dan lingkungannya, termasuk memiliki tingkat empati yang tinggi sehingga mampu memahami orang lain, saling menghargai, dan saling menghormati. Produktif dan partisipatif merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam membangun Kabupaten Bekasi. Masyarakat yang demokratis, produktif, dan partisipatif diwujudkan melalui misi ini dengan menjadikan nilai-nilai moral sebagai filter.

4. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat positif masyarakat guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

Nilai-nilai budaya dan adat istiadat merupakan sesuatu yang berharga bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang paling melekat di masyarakat adalah nilai-nilai kepahlawanan, terutama yang telah ditanamkan oleh pejuang kemerdekaan putra Bekasi asli, yaitu K.H. Noer Ali (sekarang nama jalan di Kalimalang Kota Bekasi). Maka wajar saja apabila Bekasi pernah mempunyai motto sebagai kota patriot. Nilai-nilai heroisme tersebut perlu digali kembali sehingga tertanam di dalam jiwa setiap warga Kabupaten Bekasi dan menjadi bagian dari landasan emosional dalam menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan.

5. Meningkatkan kualitas petani serta kualitas dan kuantitas hasil pertanian.

Kualitas dan kuantitas pertanian sangat dipengaruhi oleh kualitas petani. Sementara untuk meningkatkan kualitas petani pemerintah daerah perlu memberikan kebijakan-kebijakan yang mendukung seperti pembinaan keterampilan dan teknologi pertanian. Peningkatan kualitas petani ini sangat penting dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk revitalisasi agrobisnis.

6. Mewujudkan iklim investasi dan berusaha yang kondusif berlandaskan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat.

Iklim investasi dan berusaha yang kondusif berarti adanya kemudahan dalam melakukan investasi dan usaha, baik investor besar maupun kecil, domestik maupun mancanegara, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. Hal ini misalnya dapat dilakukan melalui kebijakan publik yang terkait dengan perizinan.

7. Menciptakan industri berwawasan lingkungan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.

Industri berwawasan lingkungan yang dimaksud adalah sebagaimana yang terdapat pada visi Bupati/Wakil Bupati. Sebagai daerah yang memiliki banyak industri, dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bekasi perlu menyertakan aspek lingkungan sebagai dampak dari industri itu sendiri, mulai dari perencanaan sampai pemanfatannya. Namun demikian, industri yang ada selain harus berwawasan lingkungan, juga mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.

8. Mengembangkan sistem infrastruktur yang handal, terpadu dan efisien.

Faktor pendukung utama dari pembangunan adalah tersedianya sistem infrastruktur yang handal, terpadu dan efisien. Infrastruktur yang handal artinya tepat guna dan berdaya guna. Terpadu mengarah pada pengertian terintegrasi dengan faktor pendukung lainnya, dan efisien artinya sesuai kebutuhan.

Meningkatkan peran sektor jasa dan perdagangan untuk menunjang agribisnis dan industri. Upaya-upaya seperti peningkatan kualitas dan aksesibilitas jasa dan perdagangan, meningkatkan kegiatan ecotourism, agrowisata dan wisata industri, dapat menunjang agribisnis dan industri. Artinya, pemerintah Kabupaten Bekasi tidak hanya memikirkan pengembangan agrobisnis itu sendiri, tetapi juga menjangkau aspek pasar melalui peningkatan aksesibilitas jasa dan perdagangan. Hal ini semakin terasa penting mengingat wilayah Kabupaten Bekasi yang cukup luas.(Sumber : bekasikab.go.id)