Nama-nama Caleg Pemenang Pileg 2009 Kab Bekasi

Hasil Rapat Pleno KPUD Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi telah menetapkan Caleg terpilih yang akan diduduk dibangku DPRD Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Berikut Daftar Anggota Terpilih DPRD Kabupaten Bekasi

Partai Demokrat :
Ai Suratna Sari, Teuku Ihsan Hinda, Cut Meutiwati, H. Rahim Mintareja, Romi Oktaviansyah, Warja Miharja, Taih Winarno, H. Mustakim, H. Abay Subarna. ( 9 Kursi )

PKS :
Zainuddin, Budi, HM Zainal Muttaqien, Ir Budiyanto, H. Syamsul Falah, H. Mustaqim Marzuki, Sa'dan, Faizal Hafan Farid. ( 8 Kursi )

Golkar :
Milin Kartono, H. Kardin, Iif Sarif Bustomi, Gatot Sumaryadi Tofan, Hj. Yoyoh Masruroh, H. Nachrowi Solihin, Sabaranto, H. Nana Rohana. ( 8 Kursi )

PDIP :
Soleman, Tata Saputra, Jejen Sayuti, Nabrih Sp, Aep Saiful Rahman, H. Sarbini, Yayah Ratnasari. ( 6 Kursi )

PPP :
Nunung HS, Hasan Bisri, H. Ceep Noer, H. Asep Jamaluddin. ( 4 Kursi )

PAN :
Jamil, Daeng Muhammad, H. Daris, H Muhtadi Muntaha. ( 4 Kursi )

PKB :
E. Usman, M Ali bin H. Amin, H. Sudirman. ( 3 Kursi )

PBB :
Saipul Anwar Sadat, M Suyaman. ( 2 Kursi )

Hanura :
H. Marjaya Ibrahim, Hj Nur Inayah. ( 2 Kursi )

PKP :
Hendrik Darmawan, BN Kholik Kodratullah. ( 2 Kursi )

Gerindra :
Agus Suryadi ( 1 Kursi )

(bekasinews.com)

Masih dari sumber yang sama, sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Bekasi ini resmi dilantik untuk menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , Kabupaten Bekasi, hasil pemilu legislatif lalu untuk masa jabatan lima tahun (2009-2014).

Anggota Dewan yang terpilih bisa kita lihat kembali berasal dari Partai Demokrat 9 kursi, Partai Golkar 7 kursi, Partai PKS 8 kursi, PDIP 7 kursi, PPP 4 kursi, PAN 4 kursi, PKB 3 kursi, PBB 2 kursi, HANURA 2 kursi dan Partai Gerindra 1 kursi.

Jumlah Angka Caleng Pemenang PILEG Kab Bekasi 2009

Kabupaten Bekasi dipimpin oleh bupati H. Sa'duddin dan wakil bupati Darip Mulyana yang dicalonkan oleh fraksi PKS, yang memerintah sejak 2007.

Perwakilan di DPRD Kabupaten Bekasi terdiri dari 50 orang, dengan komposisi hasil Pemilu Legislatif 2009 sebagai berikut:

1. Partai Demokrat = 9 kursi
2. Partai Golkar = 8 kursi
3. PKS = 8 kursi
4. PDIP =7 kursi
5. PPP = 4 kursi
6. PAN = 4 kursi
7. PKB = 3 kursi
8. PBB = 2 kursi
9. Partai Hanura = 2 kursi
10. Partai Gerindra = 1 kursi

Dua belas di antaranya adalah anggota periode sebelumnya.

1. Partai Demokrat = 9 kursi

Meliputi :

1. Partai Golkar = 8 kursi
2. PKS = 8 kursi
3. PDIP =7 kursi
4. PPP = 4 kursi
5. PAN = 4 kursi
6. PKB = 3 kursi
7. PBB = 2 kursi
8. Partai Hanura = 2 kursi
9. Partai Gerindra = 1 kursi

Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Cikarang. Kabupaten ini berada tepat di sebelah timur Jakarta, berbatasan dengan Kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta di barat, Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Karawang di timur, serta Kabupaten Bogor di selatan. Kabupaten Bekasi terdiri atas 23 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. (wikipedia.org)

SETU = 11 desa
SERANG BARU = 8 desa
CIKARANG PUSAT = 6 desa
CIKARANG SELATAN = 7 desa
CIBARUSAH = 7 desa
BOJONGMANGGU = 6 desa
CIKARANG TIMUR = 8 desa
KEDUNGWARINGIN = 7 desa
CIKARANG UTARA = 11 desa
KARANGBAHAGIA = 8 desa
CIBITUNG = 7 desa
CIKARANG BARAT = 11 desa
TAMBUN SELATAN = 10 desa
TAMBUN UTARA = 8 desa
BABELAN = 9 desa
TARUMAJAYA = 8 desa
TAMBELANG = 7 desa
SUKAWANGI = 7 desa
SUKATANI = 7 desa
SUKAKARYA = 7 desa
PEBAYURAN = 13 desa
CABANGBUNGIN = 8 desa
MUARA GEMBONG = 6 desa
JUMLAH DESA 187 desa (kabupatenbekasihotnews.blogspot.com)

Komposisi Hasil Pemilu Legislatif Kab Bekasi 2009

Kabupaten Bekasi dipimpin oleh bupati H. Sa'duddin dan wakil bupati Darip Mulyana yang dicalonkan oleh fraksi PKS, yang memerintah sejak 2007.

Perwakilan di DPRD Kabupaten Bekasi terdiri dari 50 orang, dengan komposisi hasil Pemilu Legislatif 2009 sebagai berikut: Partai Demokrat sembilan kursi, Partai Golkar delapan kursi, PKS delapan kursi, PDIP tujuh kursi, PPP empat kursi, PAN empat kursi, PKB tiga kursi, PBB dua kursi, Partai Hanura dua kursi, dan Partai Gerindra satu kursi.

Dua belas di antaranya adalah anggota periode sebelumnya.

Pada zaman kolonial Belanda, Bekasi disebut Bekassie dan sudah merupakan wilayah kabupaten yang berkedudukan di Jatinegara. Setelah kemerdekaan status ini dikukuhkan dengan UU Nomor 14 Tahun 1950 mengenai pembentukan Kabupaten Bekasi, dengan wilayah yang terdiri dari empat kewedanaan, 13 kecamatan dan 95 desa. Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke kota Bekasi (Jl. Ir. H Juanda), yang kemudian pada tahun 1982 gedung perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi kembali dipindahkan ke Jl. Ahmad Yani, Bekasi.

Perekonomian Kabupaten Bekasi ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan dan perindustrian. Banyak industri manufaktur yang terdapat di Bekasi, diantaranya kawasan industri Jababeka, EJIP, Delta Silicon, MM2100, BIIE dan sebagainya. Kawasan-kawasan industri tersebut kini digabung menjadi sebuah Zona Ekonomi Internasional (ZONI) yang memiliki fasilitas khusus di bidang perpajakan, infrastruktur, keamanan dan fiskal. (wikipedia.org)

Data Pemilih Sementara Kab Bekasi 2011 Sebanyak 1,6 Juta

Penulis : Dul
Senin, 17 Januari 2011, 10:01:07 WIB (Hits : 79 x)

CIkarang Pusat - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi mencatat jumlah pemilih untuk Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) 2012 mendatang sebanyak 1,6 juta jiwa. "Dari jumlah penduduk 2,6 juta hasil pendataan 2010, jumlah pemilih sementara ada 1,6 juta," kata Kepala Disdukcapil Aspuri.

Data tersebut kata Aspuri masih akan berubah, tergantung pada situasi kependudukan. "Itu data sampai minggu ini, sewaktu-waktu bisa berubah. Misalnya ada warga yang tadinya berumur 16 bisa saja bulan nanti berubah menjadi 17 tahun." papar Aspuri.

Data tersebut sebelumnya berjumlah 1,7 pada Desember 2010. Namun pada minggu kedua bulan januari 2011 ini, Disdukcapil mencatat 1,6.

"Penyebabnya bisa berupa kematian, bisa juga kenaikan umur, sehingga kami hanya menyiapkan data saja, dan yang punya kapasitas menetapkan menjadi DPT nantinya adalah KPUD Kabupaten Bekasi," paparnya.

Terpisah, anggota KPUD Kabupaten Bekasi, Idham Holik, pihaknya baru akan menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada bulan Oktober.

"Bisa saja, DPT-nya bertambah ataupun berkurang, saat ini masih ada beberapa bulan lagi pendataan setiap bulannya oleh Disdukcapil, kita lihat saja nanti," kata dia.

Sedangkan Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Bekasi, Rahmatullah mengatakan, pihaknya juga sedang mempersiapkan teknis. "Segala tahapan kebutuhan persiapan wajib selesai bulan enam (Juni) mendatang." pungkasnya.

[Radar Bekasi dari bekasikab.go.id)

Data Statistik Siswa Sekolah Kabupaten Bekasi

Anda sekarang akan mengetahui berapa jumlah total murid SD, SMP, SMA yang ada di kabupten bekasi baik yang berasal disekolah negeri maupun sekolah swasta.

Pendidikan Sekolah Dasar :
SD NEGERI :
2006 = Guru (7.189) ; Murid (254.334)
2005 = Guru (6.339) ; Murid (244.754)
2004 = Guru (6.040) ; Murid (232.003)
2003 = Guru (5.446) ; Murid (228.062)

SD Swasta :
2006 = Guru (1.017) ; Murid (16.627)
2005 = Guru (859) ; Murid (13.573)
2004 = Guru (891) ; Murid (9.605)
2003 = Guru (419) ; Murid (6.695)

--------------------------
SMP Negeri :
SMP Swasta :
--------------------------
SMA Negeri :
SMA Swasta :

Untuk tahun terbaru (2007-2010) belum terupdate di bekasikab.co.id...jadi saya juga ga bisa menampilkan. Sibuk buanget kali yaaa sampe gak sempet nge-update data. Apa emang Dinas pendidikan belum ngasih, atau website ini gak ada yang ngelolanya atau apa yaaa????

(sumber bekasikab.co.id)

Selamat Datang di Beranda Kabupaten Bekasi

Anda mungkin ingin mengenal Bekasi lebih fair dilihat dari sudut pandang luar. Sudut pandang luar ini maksudnya adalah kabupaten Bekasi dilihat dari sudut pandang warganya dalam hal ini akar ruput. Dimana sudah pasti suara mayoritas akar ruput inilah lah yang membuat mereka (Pasangat Duet) Bupati dan Wakil Bupati melenggang ke kursi kepemimpinan.

Banyak janji dan ugkapan saat kampanye juga banyak program yang ditawarkan. Tetapi setelah naik dan menduduki tampuk pimpinan menjadi nomor wahid di kabupaten Bekasi ini apakah sudah ada realisasinya bagi kabupaten bekasi khususnya juga tidak bisa di sepelekan bagi kader-kader dan tim sukses nya.

Untuk kader/ Tim sukses yang dikecewakan (belum dibahagiakan) atau sudah dibahagiakan bisa perpartisipasi berkomentar atau memberi pendapat di blog ini.

Akan tetapi dibahagiakannya tim sukses atau kader mungkin tidak menjadi pokok utama disini. Karena khawatir jika dimunculkan akan terjadi opini lain yang berkembang yang ujungnya bisa mengarah pada prasangka "Hanya mengurusi partainya, tim suksesnya, kadernya." Inilah yang harus di jaga. Padahal mungkin saja orang yang habis-habisan memobilisasi masa untuk kemenangan mereka pun sekarang menunggu belas kasih mereka.

Info ini oleh lawan politik tentu sangat mungkin bisa dijadikan bahan gurih untuk membentuk opini negatif (black kampanye).

Lewat beranda kabupaten bekasi ini Anda bisa melihat kabupaten bekasi sebagaimana yang dirasakan akar rumput atau sebagaimana realitas di lapangan. Yang mana sangat mungkin tidak akan dimuat di website resmi kabupaten bekasi.

Karena menurut pandangan saya website resmi kabupaten bekasi tentu bukan diperuntukan pada penayangan yang bisa membuat penilaian atau citra bekasi atau citra bupati bekasi mejadi negatif tetapi sebaliknya untuk mendukung terciptanya opini dan citra Bekasi yang positif.

Anda boleh tidak sependapat. Tulis kometar Anda yaaa!!!!

Visi Misi Kabupaten Bekasi

Visi Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 33 Tahun 2001, dengan memperhatikan Visi Pembangunan Nasional dan Visi Provinsi Jawa Barat, Visi Kabupaten Bekasi adalah:

“Manusia Unggul yang Agamis berbasis Agribisnis dan Industri berkelanjutan.”

Visi Kabupaten Bekasi tersebut terdiri atas 7 (tujuh) misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas manusia yang sehat, pinter dan bener;

2. Meningkatkan profesionalisme institusi Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat;

3. Mendorong terciptanya masyarakat berbudaya, demokratis dan agamis;

4. Memberdayakan usaha kecil, menengah dan besar yang berbasis pada ekonomi kerakyatan;

5. Menegakkan supremasi hukum dan ketertiban;

6. Mengembangkan prasarana dan sarana publik secara terpadu;

7. Mengharmoniskan tata ruang yang berbasis kepedulian terhadap lingkungan.

Visi tersebut mengakomodasikan beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Masyarakat Kabupaten Bekasi sebagai subyek utama, disertai dengan dimensi yang komprehensif (spiritual, emosional, fisik, intelektual) dan tujuan pembangunan yang jelas.

2. Keseimbangan struktural, antara sektor primer dan sekunder, kekuatan ekonomi pada daya saing, pemerataan ekonomi melalui pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

3. Agribisnis, industri kecil dan industri besar secara sinergis menjadi sektor basis, artinya kedua sektor menjadi penggerak utama (primer mover) pembangunan ekonomi.

4. Berkelanjutan sebagai arah perubahan atau arah pembangunan yang akan dituju, arah tersebut meliputi :

a. Kelestarian ekosistem untuk menunjang kehidupan yang sehat berupa kebutuhan udara bersih, air bersih dan bebas dari bahan beracun berbahaya. Dengan demikian kegiatan industri dan agribisnis harus mengurangi dan mengendalikan dampak negatif yang ditimbulkannya;

b. Pembangunan yang berkeadilan antarkelompok masyarakat, antarwaktu (generasi sekarang dan yang akan datang) dan antarwilayah (wilayah kota dan desa);

c. Pemberdayaan masyarakat (empowering), terutama kelompok masyarakat marjinal dan kelompok masyarakat miskin (poorest of the poor), yang sebagian besar terdiri dari anak-anak dan wanita;

d. Memberdayakan lembaga masyarakat sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan.

daftar Nama-nama Bupati Kepala Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi

Inilah daftar Nama-nama Bupati Kepala Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Periode (1949 - 1998):

Bupati dan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi

1. Periode (1949 -- 1951) Bupati Bekasi dijabat oleh R. Suhandan Umar
2. Tahun (1951) selama 3 (tiga) bulan Jabatan sementara Bupati Bekasi selama 3 (tiga bulan adalah KH. Noer Alie).
3. Periode (1951 -- 1958) Bupati Bekasi dijabat oleh R. Sampoerno Kolopaking
4. Periode (1958- 1960) Bupati Bekasi dijabat oleh RMKS Prawira Adiningrat. Kepala Daerah Swatantra Tk. II Bekasi dijabat oleh Nausan.
5. Periode (1960 -- 1967) Jabatan Bupati dan Jabatan Kepala Daerah Swatantra Tk. II Bekasi dijabat dan dirangkap oleh Maun alias Ismaun.
6. Periode (1967 - 1973) Bupati / Kepala Daerah Tk. II Bekasi dijabat oleh MS. Soebandi.
7. Periode (1973 -1978 dan 1978 - 1983) Bupati / Kepala Daerah Tk. II Bekasi, dijabat oleh H. Abdul Fatah.
8. Periode (1983 - 1988 dan 1988- 1993) Bupati / Kepala Daerah Tk. II Bekasi, dijabat oleh H. Suko Martono.
9. Periode (1993- 1998) Bupati / Kepala Daerah Tk. II Bekasi, dijabat oleh H. Moch Djamhari.

Kabupaten Bekasi Masa Pembangunan

Sebelum dilaksanakannya, Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap Pertama (Repelita I) tahun 1969 - 1974 kondisi daerah Kabupaten Bekasi masih sangat memprihatinkan; kemampuan pemerintah daerah sangat terbatas, sedangkan keadaan masyarakat sangat tertinggal dan miskin, lebih dari itu kondisi infra struktur, seperti jalan, jembatan, pengairan, listrik, bahkan prasarana pendidikan dan kesehatan sangat minim.

Dengan demikian pilihan prioritas untuk memulai pembangunan menjadi cukup sulit Pada awal dasawarsa enam puluhan Pemerintah Pusat memulai pembangunan Saluran Induk Tarum Barat sebagai bagian dari jaringan irigasi Jatiluhur.

Pekerjaan tersebut diawali dengan pembuatan saluran primer, kemudian saluran-saluran sekunder dan terakhir saluran-saluran tertier. Sebagian besar dilakukan dengan pola Padat Karya, sehingga sekaligus bisa mendatangkan penghasilan bagi masyarakat.

Memasuki tahapan pembangunan lima tahun pertama, yaitu semasa kepemimpinan Bupati M. Soekat Soebandi, Pemerintah Pusat mulai meluncurkan bantuan berturut-turut;

Tahun 1969 berupa Inpres Bantuan Pembangunan Desa Rp. 100.000,- per desa,
Tahun 1970 berupa Inpres bantuan prasarana jalan dan jembatan Rp. 50,- per kapita, Tahun 1972 berupa Inpres Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dan
Tahun 1973 disusul pula dengan Inpres Bantuan Pembangunan Prasarana dan Penyediaan Sarana Kesehatan.
Pada tahun 1971 telah dibentuk pula Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (BAPPEMKA) Bekasi dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 1/1971, yang sekarang dikenal sebagai Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bekasi.

Tahapan Pembangunan Lima Tahun Kedua dan Ketiga praktis sepenuhnya di bawah kepemimpinan Bupati H. Abdul Fatah.

Pada masa itu seluruh pekerjaan jaringan Irigasi Tarum Barat telah rampung dan dapat mengairi secara teknis dan setengah teknis areal pesawahan seluas 30.000 Ha, dari luas keseluruhan 87.000 Ha.

Bersamaan dengan itu dilaksanakan pula Program Bimas, Inmas, Inmum, Insus, dan pencetakan sawah yang disertai dengan pemberian kredit usaha tani.

Hasilnya setiap tahun Daerah Kabupaten Bekasi mengalami surplus gabah, sehingga dapat menyumbang stock nasional dan sekaligus mendudukannya menjadi salah satu lumbung padi Jawa Barat.

Mulai tahun 1974 dikembangkan pula kebijakan perencanaan Jabotabek, dan Kabupaten Bekasi terkait di dalamnya sebagai salah satu daerah penyangga dalam system Metropolitan Jabotabek dan mendapat fungsi untuk pengembangan industri dan permukiman dengan tetap mempertahankan fungsi pertanian.

Dengan dilaksanakanya kebijakan tersebut, investasi disektor industri dan pemukiman, baik PMA, PMDA, maupun swasta nasional menjadi luas, sehingga membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang besar bagi masyarakat.

Kedua momentum pembangunan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Pimpinan Daerah H. Abdul Fatah, sehingga pendapatan daerah melonjak tajam dan seiring dengan itu kesejahteraan masyarakat meningkat.

Pada masa itu dibangun Kantor Pemerintah Daerah yang baru di Jalan A. Yani No. 1 Bekasi, dibangun pula stadion, gedung olahraga dan monument daerah, serta fasilitas-fasilitas umum lainnya.

Pembangunan infra struktur pun berlangsung amat cepat. Wal hasil berbagai kondisi tersebut saling bersinergi satu sama lain sehingga kiprah pembangunan di Kabupaten Bekasi menjadi sangat pesat.

Terkenal pada saat itu Motto pembangunan yang dicanangkan Bupati H. Abdul Fatah : setitik air dan sejengkal tanah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Setelah selesai pengabdian dipemerintahan, beliau melanjutkan pengabdiannya di masyarakat dengan memimpin Yayasan Pendidikan Islam Empat Lima dan mendirikan Universitas Islam 45 (UNISMA).

Tahapan Pembangunan Lima Tahun Keempat dan Kelima bertepatan dengan masa kepemimpinan Bupati H. Suko Martono.

Pada masa itu pembangunan disektor pertanian tetap signifikan. Namun perhatian yang lebih besar diberikan pula kepada sector industri dan pemukiman. Disamping itu perhatian yang besar juga dilakukan terhadap sektor perpasaran, yakni dengan melakukan renovasi dan pembangunan pasar-pasar tradisional, serta memfasilitasi pembangunan disektor keagamaan ditandai secara monumental dengan pembangunan Islamic Centre dan pendirian Yayasan Nurul Iman yang sampai saat ini dikelola beliau.

Tahap Pembangunan Lima Tahun Keenam bertepatan dengan kepemimpinan Bupati H. Mochammad Djamhari.

Beliau memulai kiprah pembangunannya dengan Motto "Back to Village" (Kembali kedesa) dengan mengadakan berbagai proyek-proyek percontohan disektor pertanian. Disamping itu kepada para investor perumahan dikenakan kewajiban untuk menyediakan fasilitas pendidikan sekolah dasar dan lahan tempat pemakaman umum.

Pesatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Bekasi mendorong Kota Administratif Bekasi menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tanggal 18 Desember 1996 terbentuklah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dengan Ibukota di Bekasi meliputi luas wilayah 21.000 Ha lebih terdiri atas 7 kecamatan, yakni : kecamatan-kecamatan;

1. Bekasi Utara,
2. Bekasi Barat,
3. Bekasi Selatan,
4. Bekasi Timur,
5. Jatiasih,
6. Pondokgede dan
7. Bantargebang.

Bupati H. Wikanda Darmawijaya memimpin Kabupaten Bekasi menjelang dan memasuki masa reformasi.
Pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka system pemerintahan daerah berubah, sehingga menempatkan DPRD di luar Pemerintah Daerah, bahkan menjadi mitra yang sejajar dengan Pemerintah Daerah.

Pemerintahan Daerah diselenggarakan secara lebih otonom. Pada masa transisi seperti ini eforia demokratisasi dan kebebasan cenderung mengemuka, namun berkat kerjasama yang baik antara DPRD dan Pemerintah Daerah semua itu dapat dilalui dengan mulus. Bahkan bersama DPRD tekad Bupati H. Wikanda Darmawijaya untuk membangun Daerah Kabupaten Bekasi yang bernuansa agamis dapat dirumuskan dengan visi " Manusia Unggul yang Agamis Berbasis Agri Bisnis dan Industri Berkelanjutan ".

Wujud aplikasinya ditandai dengan, mengembangkan program Posyandu Unggul, penghapusan lahan prostitusi " Malvinas " yang dialihkan pemanfaatannya untuk bangunan Rumah Sakit Daerah dan pembangunan Masjid, juga pemberantasan buta huruf AI-Qur'an.

Pada masa kepemimpinan Bupati H. Wikanda Darmawijaya tersebut Peraturan Daerah Nomor 82 Tahun 1998 tanggal 28 Desember 1998 tentang Pemindahan lbukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi mulai dilaksanakan.

Pada saat mengakhiri masa jabatannya beliau telah berhasil membangun Gedung DPRD dan bangunan induk gedung Kantor Pemerintah Daerah serta bangunan perlengkapannya berupa Masjid di Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat.

Pembangunan gedung-gedung Pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi tersebut dilanjutkan oleh Bupati berikutnya yakni Drs. H.M. Saleh Manaf.

Bahkan pada masa beliau gedung-gedung tersebut mulai difungsikan, sehingga praktis pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi mulai dikendalikan dan pusat pemerintahan yang baru ini.

Bersamaan dengan itu gedung-gedung pusat pemerintahan yang lama diserahkan kepada Pemerintah Kota Bekasi dengan imbalan sejumlah dana yang dibayarkan secara angsuran.

Pada masa pemerintahan Bupati Drs. H.M. Saleh Manaf juga terjadi pemekaran wilayah kecamatan dari 15 kecamatan menjadi 23 kecamatan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2004 , tentang Pemekaran Kecamatan di Daerah Kabupaten Bekasi.

Kepemimpinan Bupati Drs. H.M. Saleh Manaf dan Wakil Bupati Drs. H. Solihin Sari hanya berlangsung selama 2 (dua) tahun, sejak diberhentikannya kedua pejabat tersebut telah diangkat Drs. H. Tenny Wishramwan, M.Si sebagai Penjabat Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi.

Saat ini sedang dilaksanakan berbagai persiapan dalam rangka pemilihan Kepala Desa pada 165 desa. Sementara itu dengan selesainya proses hukum yang berkaitan dengan pemberhentikan kedua pejabat tersebut telah selesai maka selanjutnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang defenitif dapat diselenggarakan. (bekasikab.go.id)

Sekarang adalah masa dimana Bekasi dipimpin oleh pasangan Sa'dudin Darip. Masih tanda tanya besar apa tema pembangunan yang mereka sodorkan? dan bagaimana hasilnya nanti setelah masa jabatan kita lihat nanti?

Kabupaten Bekasi Masa Pemberontakan PKI

Anda mungkin pernah menyaksikan suatu peristiwa mengerikan pada saat G 30 s/PKI. Kami hanya melihat di televisi. Film ini selalu diputar dan pasti diputar setiap tangal 30 September. Makanya kami hafal terus. Entah untuk alasan Apa di jaman Presiden Suharto, film ini diputar terus. Setelah ganti presiden film ini raib entah kemana dan tidak pernah terdengar lagi rimbanya.

Menurut sepengetahuan saya, Amerika membombardir warga negaranya berupa tayangan-tayangan tertentu dengan tujuan untuk propaganda sehingga kekuasaan tetap langgeng. Tetapi saya tidak tahu apa tujuan diputarnya terus-menerus film ini, setahun sekali, pada jaman pak harto.

Periode ini (Masa Pemberontakan PKI) menurut bekasikab.go.id, ditandai dengan terjadinya upaya dominasi komunis diberbagai daerah dengan tokoh utama PKI Bekasi, Abbas Djunaedi dan Peristiwa G 30 S / PKI, serta upaya pemberantasan PKI oleh rakyat dan pemuda Bekasi serta pihak keamanan yang bersatu padu menjaga keutuhan bangsa dari rongrongan komunisme, diantaranya dibentuknya Komando Aksi Tumpas (tokoh utamanya adalah Ki Agus Abdurachman (Pemuda Pancasila), Dadang Hasbullah (Pemuda Muhammadiyah), Abdurachman Mufti, Ateng Siroj, Muhtadi Muchtar (PH) dan Damanhuri Husein (Gerakan Pelajar Pancasila) serta tokoh-tokoh lain dari unsur Gerakan Pemuda Anshor, IPNU, IPPNU, IPM dan lain-lain), serta Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI) Bekasi yang diketuai oleh Ateng Siroj dan Damanhuri Husein sebagai sekretaris.

Kabupaten Bekasi Masa Terbentuknya Kabupaten Bekasi

Inilah sejarah yang mempertegas garis merah terbentuknya sebuah kelembagaan resmi dalam bentuk Kabupaten. Rupanya sangat menarik untuk di cari bagaimana peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di balik terbentuknya kabupaten Bekasi.

Sejarah terbentuknya Kabupaten Bekasi sebagaimana diuraikan bekasikab.go.id, dimulai dengan dibentuknya "Panitia Amanat Rakyat Bekasi" yang dipelopori R. Supardi, M. Hasibuan, KH. Noer Alie, Namin, Aminudin dan Marzuki Urmaini, yang menentang keberadaan RIS- Pasundan dan menuntut berdirinya kembali Negara Kesatuan RI.

Selanjutnya diadakan Rapat Raksasa di Alun-alun Bekasi yang dihadiri oleh sekitar 40.000 orang rakyat Bekasi pada tanggal 17 Pebruari 1950. Menyampaikan tuntutan Rakyat Bekasi yang berbunyi :

satu:
Penyerahan kekuasaan Pemerintah Federal kepada Republik Indonesia.
dua:
Pengembalian seluruh Jawa Barat kepada Negara Republik Indonesia.
tiga:
Tidak mengakui lagi adanya pemerintahan di daerah Bekasi, selain Pemerintahan Republik Indonesia.
empat:
Menuntut kepada Pemerintah agar nama Kabupaten Jatinegara diganti menjadi Kabupaten Bekasi.

Upaya para pemimpin Panitia Amanat Rakyat Bekasi untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak terus dilakukan. Diantaranya mendekati para pemimpin Masjumi, tokoh militer (Mayor Lukas Kustaryo dan Moh. Moefreini Mukmin) di Jakarta.

Pengajuan usul dilakukan tiga kali antaram bulan Pebruari sampai dengan bulan Juni 1950 hingga akhimya setelah dibicarakan dengan DPR RIS, dan Mohammad Hatta menyetujui penggantian nama "Kabupaten Jatinegara" menjadi "KabupatenBekasi ".

Persetujuan pembentukan Kabupaten Bekasi semakin kuat setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1950.

Kabupaten Bekasi secara resmi dibentuk dan ditetapkan tanggal 15 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Kabupaten Bekasi.

Selanjutnya pada tanggal 2 April 1960 Pusat Pemda Bekasi semula dipusatkan di Jatinegara (sekarang Markas Kodim 0505 Jayakarta, Jakarta) dipindahkan ke gedung baru Mustika Pura Kantor Pemda Bekasi yang terletak di Bekasi Kaum JI. Jr. H. Juanda.

Adapun daerah Hukum Kabupaten Jatinegara yang selanjutnya menjadi Kabupaten Bekasi, yaitu :

1. Kewedanaan Bekasi, meliputi :
a. Kecamatan Bekasi terdiri atas 9 desa
b. Kecamatan Babelan terdiri atas 6 desa
c. Kecamatan Cilingcing terdiri atas 3 desa
d. Kecamatan Pondok Gede terdiri atas 7 desa

2. Kewedanaan Tambun, meliputi :
a. Kecamatan Tambun terdiri atas 8 desa
b. Kecamatan Setu terdiri atas 9 desa
c. Kecamatan Cibitung terdiri atas 7 desa

3. Kewedanaan Cikarang, meliputi;
a. Kecamatan Cikarang terdiri atas 7 desa
b. Kecamatan Lemah Abang terdiri atas 8 desa
c. Kecamatan Cibarusah terdiri atas 11 desa

4. Kewedanaan Serengseng, meliputi :
a. Kecamatan Sukatani terdiri atas 9 desa
b. Kecamatan Pebayuran terdiri atas 6 desa
c. Kecamatan Cabangbungin terdiri atas 5 desa

Dengan demikian, maka daerah Kabupaten Bekasi menurut wilayah administrasi pemerintahan meliputi 4 kewedaan dengan 13 kecamatan yang terdiri atas 95 desa.

Pembagian wilayah administrasi pemerintahan ini terabadikan dalam Lambang Daerah Kabupaten Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12/P.D./’62 pada tanggal 20 Agustus 1962 dengan sesanti. "SWATANTRA WIBAWA MUKTI" yang diartikan sebagai "Daerah yang Mengurus Rumah Tangga Sendiri, Berpengaruh dan Jaya-Makmur".

Kabupaten Bekasi Masa Perjuangan Kemerdekaan

Kemererdekaan Adalah hak segala bangsa. Inilah secuil bunyi pembukaan UUD 45. Lantai bagaimana Kabupaten Bekasi pada masa perjuangan kemerdekaan.

Kedatangan tentara Inggris yang diboncengi NICA (Belanda)sebagaimana yang diuraikan bekasikab.go.id, memacu pejuang pergerakan di Indonesia, khususnya Bekasi untuk memperkuat pertahanan di wilayah sekitar Jakarta.

Akibatnya terjadi peristiwa sejarah perjuangan rakyat Bekasi, sebagai berikut :

1. Rapat Raksasa Ikada;
2. Insiden Kali Bekasi;
3. TKR di Bekasi;
4. Bekasi Lautan Api;
5. Penggabungan Badan Perjuangan dan Kelaskaran di Bekasi;
6. Pertempuran di Tambun, Cibitung, Setu dan Kampung Sawah;
7. Peristiwa Tambun;
8. Gerakan Plebisit Indonesia baik pada masa agresi militer I dan II dan banyak lagi peristiwa-peristiwa heroik lainnya.

Peristiwa Perjuangan Kemerdekaan di Bekasi tersebut merupakan gambaran betapa tingginya patriotisme rakyat Bekasi dalam membela tanah air.

Oleh sebab itu. Bekasi kemudian mendapat gelar terhormat sebagai "Bumi Patriot" karena kenyataan sejarah membuktikan bahwa Bekasi merupakan daerah front pertahanan Republik Indonesia yang menjadi saksi kepatriotan para kesuma bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Dilihat dari sisi pemerintahan, Bekasi pada masa kemerdekaan ini masih merupakan sebuah kewedanaan di dalam wilayah Kabupaten Jatinegara (1945-1950).

Kabupaten Bekasi Masa Pendudukan Jepang

Anda mungkin gembira karena penjajah belanda yang selama ini mencengkram ternyata kalah dan takluk oleh Jepang. Tetapi bagaikan makan buah simalakama. Ternyata kepedihan tidak hanya sampai disini tetapi justru berlanjut ketika kekuasaan ada ditangan Jepang, bahkan lebih pahit lagi.

Setelah Belanda takluk pada tanggal 8 Maret 1942 kepada Jepang. Pada awalnya,Sebagaimana di ungkap bekasikab.go.id, Jepang disambut dengan suka cita tetapi kegembiraan rakyat Bekasi ternyata hanya sekejap mata.

Bahkan perlakuan Jepang dirasakan lebih buruk dibandingkan penjajah sebelumnya diantaranya adanya praktek romusha (kerja paksa) dan memaksa para pemuda mengikuti propaganda melalui penetrasi kebudayaan Jepang dan mendirikan Barisan Pemuda Asia Raya (Seperti Seinendan, Keibodan. Heiho dan tentara Pembela Tanah Air - PETA).

Selain itu. para pemuda Bekasi membentuk juga organisasi lain seperti Gerakan Pemuda Islam Bekasi (GPIB), (tokohnya Marzuki Urmaini, Muhayar, Angkut Abu Gozali, M. Husein Kamaly, Gusir) dan badan-badan perjuangan, diantaranya Markas Perjuangan Hizbullah Sabilillah (MPHS), yang dipimpin oleh KH. Noer Alie.

Jepang pun mengubah sistem pemerintahan dan penamaannya, diantaranya adalah Regenschap Meester Cornelis berubah menjadi Jatinegara Ken, dan District Bekasi menjadi Bekasi Gun.

Makanya tidak heran pada masa pemerintahan kabupaten Bekasi di pimpin oleh Pasangan SADAR (Sa'dudin-Darip), KH. Noer Alie dinobatkan sebagai pahlawan, salah satu tokoh pejuang dari Bekasi, Jawa Barat.

Kabupaten Bekasi Masa Penjajahan Belanda

Bagaimana kondisi kabupaten Bekasi pada masa penjajahan belanda. Menarik untuk Anda simak mengingat paling lama Indonesia di jajah oleh negara ini.

Pada masa ini bekasikab.go.id menguraikan ada tiga babak sejarah penting yakni :

Pertama,Peristiwa Penyerbuan Kerajaan Mataram ke Batavia (1629)
Masa ini cukup memberikan warna sejarah dan sosial-budaya bagi masyarakat Bekasi. Penyerbuan tentara Mataram ke Batavia telah memberi peran khusus kepada daerah penyangga dengan dipersiapkannya lumbung-Iumbung persediaan pangan.

Penyerbuan tersebut berpengaruh terhadap penamaan tempat (diantaranya adalah "Pekopen", "Babelan#" Kampung Jawa" dan "Saung Ranggon"). Bahasa (karena tentara Mataram tak hanya berasal dari Jawa Tengah saja, tapi juga Jawa Timur dan Jawa Barat, maka di Bekasi berkembang bahasa Sunda, dialek Banten, Jawa atau campurannya) dan karakteristik yang memperkaya seni budaya Bekasi, seperti Wayang Wong, Wayang Kulit, Calung, Topeng dan lain-lain.

Selain itu juga, kesenian "ujungan" yang merupakan kesenian rakyat menampilkan keberanian dan keterampilan, dengan instrumentalis yang dinamik dan humoris, yang menggambarkan jiwa dan semangat masyarakat Bekasi yang patriotik.

Kedua, Muncul "Tanah-Tanah Partikelir"
Muncul "Tanah-Tanah Partikelir" terjadi pada akhir abad ke - 17 di Daerah Bekasi dan sekitarnya. Sejak itulah, Bekasi dikenal sebagai daerah tanah-tanah partekelir dengan beberapa wilayah "Kemandoran" dan "Kademangan".

Sistem penguasaan tanah partekelir ini menimbulkan kesengsaraan yang amat meresahkan masyarakat. Puncak keresahan tersebut ditandai dengan terjadinya peristiwa Pemberontakan Petani Bekasi di Tambun tahun 1869.

Ketiga, Periode Pemerintahan Hindia Belanda.
Sebagai akibat politik ekonomi liberal (Politik Ethis) dan pelaksanaan Desentralisatie Wet, Bekasi kemudian menjadi salah satu distrik di Regentschap Meester Cornelis berdasarkan Staatsblad 1925 No. 383 tertanggal 14 Agustus 1925.

Regentschap Meester Cornelis terbagi menjadi empat distrik, yaitu Meester Cornelis. Kebayoran, Bekasi dan Cikarang.

Saat itulah, Bekasi secara formal dikenal sebagai salah satu ibukota pemerintahan setingkat dengan kewedanaan.

Kabupaten Bekasi Masa Kerajaan

Kabupaten Bekasi pada masa awal kerajaan mengalami 3 periode kerajaan yaitu kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Pajajaran dan kerajaan Jayakarta.

Dalam situs resmi kabupaten Bekasi sebagaimana yang kami rujuk, dijelaskan periodisasi kerajaan sebagai berikut:

A. Masa Kerajaan Tarumanegara
Daerah Bekasi berdasarkan beberapa bukti sejarah (berupa Prasasti Tugu, Ciaruteun, Muara Cianten, Kebon Kopi, Jambu, Pasir Awi dan Prasasti Cidangiang), diduga merupakan salah satu pusat Kerajaan Tarumanegara.

Pada masa itu Sang Maharaja Purnawarman telah menggali dua buah# sungai, yakni sungai Chandrabhaga dan sungai Gomati yang mengindikasikan mulai dibukanya lahan pertanian yang subur di daerah ini.

Kerajaan Tarumanegara mulai runtuh sekitar abad ke-7 dan ke-8 akibat serangan Kerajaan Sriwijaya. Setelah itu muncullah Kerajaan Pajajaran yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap daerah Bekasi.

B. Masa Kerajaan Pajajaran (berdiri tahun 1255 Caka atau 1333 M)
Bekasi merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Pajajaran sebagai salah satu pelabuhan sungai yang ramai dan penting artinya serta asset yang berharga bagi Kerajaan Pajajaran, karena memiliki akses langsung terhadap Pelabuhan Sunda Kelapa.

Keramaian Pelabuhan Sunda Kelapa sangat dipengaruhi oleh keberadaan Sungai Bekasi yang berfungsi sebagai pelabuhan transit.

C. Masa Kerajaan Jayakarta
Daerah Bekasi ketika itu masih tetap merupakan pelabuhan transit bagi pelabuhan Sunda Kelapa. Periode ini ditandai dengan jatuhnya Sunda Kelapa ke tangan Fatahillah (Falatehan) kemudian namanya diganti menjadi Jayakarta (artinya, kota yang mendapat kemenangan) pada tanggal 22 Juni 1527.

Namun, Jayakarta akhirya jatuh ketangan VOC pada tanggal 30 Mei 1619. Sejak itulah, Jayakarta diubah namanya menjadi Kota "Batavia" clan Bekasi menjadi bagian wilayah Batavia.

Inilah kabupaten Bekasi masa kerajaan yang mengalami 3 dekade kerajaan.

Jejak sejarah Kabupaten Bekasi

Anda akan melihat bagaimana waktu demi waktu perjalanan kabupaten Bekasi hingga sekarang. Semakin mengenal masa lalu maka semakin mengenal bagaimana sengitnya dan beratnya perjuangan yang turut menghiasi Bekasi.

Goresan tinta menguak segala sudut kabupaten Bekasi mungkin akan menyadarkan siapapun yang akan memimpin kabupaten Bekasi ini.

Sekarang saya akan ajak Anda untuk lebih dalam Menelusuri jejak sejarah Kabupaten Bekasi,menurut sumber yang kami rujuk,bekasikab.go.id, disini sejarah kabupaten Bekasi terungkap dalam rangkaian periodisasi kesejarahan sebagai berikut:

Masa Kerajaan
Masa Penjajahan Belanda
Masa Pendudukan Jepang
Masa Persiapan Kemerdekaan
Masa Terbentuknya Kabupaten Bekasi
Masa Pemberontakan PKI
Masa Pembangunan

Inilah periode sejarah Bekasi. Kini Anda semakin dalam pengetahuan mengenai bekasi saya doakan siapa tahu suatu saat Anda menjadi orang penting di kabupaten bekasi.

Asal Kata Nama Bekasi

Anda mungkin sama seperti sebagian orang lainnya yang meskipun asli orang kabupaten Bekasi tetapi belum begitu mengetahui dari mana asal muasal nama "BEKASI" ini.

Dalam catatan sejarah sebagaimana yang kami peroleh dari website resmi kabupaten bekasi, nama "Bekasi" memiliki arti dan nilai sejarah yang khas.

Menurut Poerbatjaraka -, seorang ahli bahasa Sansekerta dan Jawa Kuno - Asal mula kata Bekasi, secara filosofis, berasal dari kata Chandrabhaga. Chandra berarti "bulan" (dalam bahasa Jawa Kuno, sama dengan kata Sasi) dan Bhaga berarti "bagian". Jadi, secara etimologis kata Chandrabhaga berarti bagian dari bulan.

Kata Chandrabhaga berubah menjadi Bhagasasi yang pengucapannya sering disingkat menjadi Bhagasi. Kata Bhagasi ini dalam pelafalan bahasa Belanda seringkali ditulis "Bacassie" kemudian berubah menjadi Bekasi hingga kini.

Bekasi dikenal sebagai "Bumi Patriot", yakni sebuah daerah yang dijaga oleh para pembela tanah air. Mereka berjuang disini sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan negeri tercinta dan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.

Ballada kepahlawanan tersebut tertulis dengan jelas dalam setiap bait guratan puisi heroik Pujangga Besar Chairil Anwar yang berjudul "Krawang - Bekasi".

Kini, Kabupaten Bekasi di usianya yang ke-57 tahun, banyak perubahan yang telah terjadi dari masa ke masa.

Menelusuri jejak sejarah Kabupaten Bekasi, terungkap dalam rangkaian periodisasi kesejarahan sebagai berikut:

(1) Masa Kerajaan.
(2) Masa Penjajahan Belanda.
(3) Masa Pendudukan Jepang
(4) Masa Persiapan Kemerdekaan
(5) Masa Terbentuknya Kabupaten Bekasi
(6) Masa Pemberontakan PKI
(7) Masa Pembangunan

Itulah asal muasal nama "Bekasi" yang sekarang sudah Anda ketahui. Semoga mampu mengobati rasa penasaran Anda.

Jangan Lupa tinggalkan komentar Anda sekarang!!!!